Komisi V DPR RI mengesahkan alokasi anggaran mitra kerja Komisi V dalam RAPBN 2018, diharapkan seluruh Kementerian dan Lembaga dapat mengelola anggaran secara efisien.  

 “Hari ini kita memberikan persetujuan untuk mitra kerja Komisi V, seluruh fraksi menyatakan persetujuan pembahasan anggaran yang sudah dibahas bersama, namun ada catatan dari Fraksi Gerindra yang menyatakan tidak persetujuan terhadap kebijakan FLPP menjadi subsidi selisih bunga,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis saat Raker di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Hal ini dikarenakan, lanjutnya, kebijakan Fasilitas Likuiditas  Pembiayaan Perumahan (FLPP) selisih bunga dinilai akan sangat mempengaruhi target pencapaian perumahan dan akan menjadi beban bagi pemerintahan mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo berharap pembangunan infrastruktur pasca bencana di sejumlah daerah menjadi prioritas mitra kerja Komisi V, sebelum memulai pembangunan baru. “Seperti alokasi untuk embung itu masih bisa ditunda, tetapi kalau sudah banjir rob, rumah warga rusak, tambak rusak, tanggul rusak, ini bisa meninggalkan persoalan ekonomi berkelanjutan, sehingga perlu menjadi prioritas,” jelas politisi F-PKS ini. 

Sebelumnya, telah ditetapkan alokasi anggaran Kementerian PU-PR pada tahun 2018 sebesar Rp 107,3 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp 48,2 triliun, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi sebesar Rp 5,14 triliun, BMKG sebesar Rp 1,7 triliun, Basarnas sebesar Rp 2,2 triliun, dan Bapel-BPWS sebesar Rp 242 Milyar.

Dalam Rapat Kerja dengan agenda penandatanganan RAPBN 2018 RKA/KL tersebut, hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Plt Kepala BMKG Widada Sulistya, dan Kepala Bapel- BPWS Herman Hidayat. (ann/mp)